BELA NEGARA, PERLUKAH???

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara terbagi menjadi dua yaitu Bela negara secara fisik (rakyat terlatih, misalnya Resimen Mahasiswa) dan Bela negara secara non-fisik (aktif dalam pemilu, peka terhadap masalah masalah nasional, dll).

Di Indonesia, rencananya akan diberlakukan Program Wajib Bela Negara mulai tanggal 19 Oktober 2015. Program ini wajib bagi semua WNI dari TK hingga pegawai kantoran yang berumur 50 tahun ke bawah. Program ini dilaksanakan untuk membentuk kedisiplinan pada generasi muda, memberikan materi (pemahaman empat pilar negara, sistem pertahanan semesta, pengenalan Alutsista TNI), menanamkan unsur dasar bela negara (cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara). Targetnya akan terbentuk 10 juta kader dalam setahun.

Program ini merupakan solusi yang ditawarkan kementerian atas permintaan presiden akan suatu program pemerintah yang dapat meningkatkan disiplin dan etos kerja masyarakat (revolusi mental). Dan alasan kementerian memilih Program Bela Negara sebagai solusi adalah karena menurutnya kecintaan pada Tanah Air dan wawasan kebangsaan masih kurang di kalangan generasi muda.

Program Bela Negara ini juga ditengarai dapat menjadi solusi saat Indonesia menerima ancaman pertahanan di tengah terbatasnya jumlah personel TNI. Idealnya seorang prajurit TNI menjaga 77 warga Negara Indonesia dan wilayah NKRI 8 meter persegi. Tapi rasio saat ini seorang prajurit harus menjaga lebih dari 500 WNI dan wilayah seluas lebih dari 4 kilometer.

Program ini sebenarnya sangatlah bagus, namun saya tidak setuju karena:

1. Pemilihan program ini sebagai solusi dari permintaan presiden adalah keputusan yang kurang bagus. Presiden mintanya apa dikasihnya apa. Presiden hanya meminta program yang bisa meningkatkan disiplin dan etos kerja masyarakat bukan meminta program yang bisa menambah armada militer negara. Seharusnya yang dilakukan adalah pembentukan karakter pendidikan (seperti membuat kurikulum pendidikan yang menekankan karakter, dll) bukan malah cenderung sebagai upaya menyiapkan kader bertempur dalam menghadapi ancaman.

2. Bela negara tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan oleh setiap warga negara. Karena setiap orang sesuai profesinya sebenarnya memiliki cara berbeda-beda dalam mengekspresikan bela negara, seperti demonstrasi, ekonomi kreatif, aktivitas hiburan, kelompok hobi dan berbagai bidang lainnya. Intinya bela negara bukan sekedar militer-militeran.

3. Jika program ini diadakan hanya untuk menambah kecintaan warganya kepada tanah air, program ini lebih baik tidak dilaksanakan. Karena cinta itu bukan tentang materi-materi kenegaraan, bukan tentang kedisiplinan, tapi lebih dari itu. Cinta itu tentang bagaimana warga merasa nyaman dan merasa dianggap sebagai warga di negaranya. Bayangkan saja, jika di rumah kita sendiri kita tidak diberi makan, tidak dianggap, bagaimana mungkin kita akan mau membela rumah itu.

Kekuatan negara itu ada di rakyatnya, tapi ketika rakyatnya nganggur, makan kurang, daya beli kurang, itu negara akan lemah. Rakyat tidak mungkin optimal membela negara dalam keadaan lapar, sakit, dan dirundung persoalan lainnya. Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu, morat-marit puluhan ribu orang dirawat di rumah sakit Sumatera-Kalimantan karena asap, ribuan orang korban PHK, daya beli menurun, produktivitas menurun, malah diarahkan bela negara. Gimana gak mateng....

Kekuatan sebuah bangsa ditentukan oleh banyak aspek, misalnya soal integritas pemimpin, kekuatan ekonomi yang merata, fasilitas publik yang efektif dan efisien, pemerataan informasi, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, hingga akses dan penyediaan teknologi pendidikan bagi anak-anak. Jika hal-hal tersebut terpenuhi setiap warga negara tanpa dipaksa akan cinta dan bangga dengan negaranya. Dengan demikian, rasa tanggung jawab untuk membela negara akan timbul dengan sendirinya.

Untuk itu, ketimbang memaksakan warga negara mengikuti pelatihan bergaya militer, pemerintah sebaiknya mulai mendukung masyarakat berperan aktif dalam ruang publik. Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan menaikan taraf ekonomi rakyat kecil.

4. Masalah utama dari program bela negara ini adalah biaya. Sekarang saja kita masih kekurangan anggaran dalam pengadaan alutsista maupun dalam peningkatan kesejahteraan prajurit. Untuk pengadaan alutsista saja, Indonesia baru bisa menyelesaikan program minimum essential force pada tahun 2024. Artinya, negara masih memiliki kekurangan anggaran untuk mendukung persenjataan TNI dan kesejahteraan prajurit TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan. Jadi Program bela negara ini jelas akan menjadi beban bagi anggaran negara dan anggaran pertahanan.

Adapun solusi yang saya tawarkan adalah:

1. Sebaiknya dana Program Bela Negara ini diarahkan pada bagaimana memberikan kebutuhan dasar kepada rakyat secara cukup. Berikan kami makan, tempat tinggal, pekerjaan, kenyamanan maka kami akan mencintai dan membela negara tanpa diminta dan gak perlu didiklat.

2. Untuk mengatasi kekurangan prajurit TNI, ya solusi satu-satunya menambah prajurit. Memang akan mengeluarkan biaya, tapi tidak akan sebanyak mendiklat 10 juta orang dalam setahun yang hasilnya belum tentu bisa dipakai.

3. Resimen Mahasiswa bisa menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menanamkan wawasan kenegaraan. Lebih murah, gak ribet, dan tentunya kemungkinan penyelewengan dana akan lebih kecil. Hehe

4. Pramuka juga bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kedisiplinan generasi muda. Dijamin akan lebih efektif, hehehe.

5. Kurikulum pendidikan yang menekankan karakter juga salah satu alternatif untuk revolusi mental generasi muda.

Program bela negara ini sebenarnya bagus, tapi kurang tepat sasaran dan mahal. Diharapkan ke depannya pemerintah membuat program yang sesuai kebutuhan, anggaran kurus tapi efektif, dan tentunya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat bukan malah pejabat.